1 jam lalu Alat Bukti dan Unsur Pasal 191 Jadi Penentu, Penyadapan Presiden Dinilai Makar atau Bukan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kredit Foto: Kompas
4 Nov 2026 - 04:21 | 73 Views | 0 Suka
Kasus Penyadapan Prabowo, Yusril Tegaskan Tak Ada Indikasi Makar
3
Tersangka ditetapkanBareskrim Polri mengumumkan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto
Pasal 258 KUHP
Pasal 332 KUHP
Pasal 32 ayat (1) UU ITE
Tiga tersangka
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Irjen Ahrie Sonta Nasution
Kadivkum Polri
Irjen Pol Eko Hadi Santoso
Perwira tinggi Polri
Pasal dan ancaman pidana
Pasal 258 UU No. 1/2023 (KUHP)10 tahun
Mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik non-publik secara melawan hukum.
Pasal 32 ayat (1) UU ITE8 tahun
Mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik.
Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP6 tahun
Dikenakan kepada ketiga tersangka.
Sasaran dugaan penyadapan
Presiden RIPejabat negaraTokoh politikMediaTokoh ormasLSM
Pernyataan Kabareskrim Polri
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM.”
Komjen Pol Asep Safrudin, Kabareskrim PolriStatus tersangka belum merupakan putusan pengadilan. Para tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Inilahdata.com
Sumber: Bareskrim Polri, jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam
Halaman : 1 2
