15 jam lalu Nusron Wahid Ternyata Mangkir dari Panggilan KPK
Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno. Kredit Foto: Fajar.co.id
2 Okt 2026 - 09:15 | 78 Views | 0 Suka
Soal Raja Juli dan Nusron, Pengamat Harap Ada Reshuffle Lanjutan
Politik dan pemerintahan
Kabinet Merah Putih
Kamis, 1 Oktober 2026
Kamis, 1 Oktober 2026
Presiden Prabowo kembali merombak kabinet. Pengamat politik Adi Prayitno menilai evaluasi seharusnya juga menyasar menteri yang menimbulkan kontroversi, termasuk yang namanya muncul dalam perkara hukum.
Jabatan yang dirombak bertukar tempat, dua kursi menteri tetap jadi sorotan
Menteri
Setingkat menteri
Pimpinan lembaga
Institusi negara
DisorotMenhut
DisorotATR/BPN
Ilustrasi: reshuffle menggeser sejumlah jabatan, pengamat minta aspek hukum ikut dinilai
20 Oktober
Tenggat yang dinanti Adi untuk reshuffle lanjutan
2 menteri
Raja Juli Antoni dan Nusron Wahid, dikaitkan perkara di KPK
Tahun kedua
Usia pemerintahan Prabowo-Gibran saat reshuffle ini
Cakupan reshufflePergantian pejabat di Kabinet Merah Putih
Sejumlah posisi menteri
Pejabat setingkat menteri
Pimpinan lembaga
Institusi negara
Harapan publikAdi Prayitno, pengamat politik
“Publik berharap ini bukan reshuffle yang terakhir kalinya di tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran.”
Adi PrayitnoPengamat politik, Kamis, 1 Oktober 2026
Dua nama disorotMuncul dalam perkara berbeda di KPK
Menteri Kehutanan
Raja Juli Antoni
Dikaitkan perkara
Disebut terkait dugaan gratifikasi pengurusan kawasan hutan di Kuantan Singingi, Riau.
Menteri ATR/Kepala BPN
Nusron Wahid
Belum ada kaitan langsung
Namanya disebut dalam perkara dugaan suap HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Sejumlah orang dekat dan anak buahnya sudah berstatus tersangka.
Kekhawatiran pengamatIsu suap dan karhutla jadi beban politik
“Khawatir ini menjadi beban, khawatir ini jadi sesuatu yang kurang positif.”
Adi PrayitnoPengamat politik
Menanti reshuffle lanjutanSekitar tiga pekan menuju 20 Oktober
Pekan 1
Pekan 2
Pekan 3
20 Oktober
Adi berharap reshuffle berikutnya terjadi menjelang tanggal ini, terutama bagi pejabat yang terindikasi persoalan hukum.
Seruan evaluasiTidak hanya soal kinerja
“Tentu kita berharap menjelang 20 Oktober, sekitar tiga minggu lagi, akan ada reshuffle selanjutnya, terutama kepada siapapun yang terindikasi bukan hanya soal kinerja tapi terindikasi terkait persoalan yang dikaitkan dengan hukum.”
Adi PrayitnoPengamat politik
Adi meminta evaluasi kabinet tidak hanya bertumpu pada capaian kinerja, tetapi juga mempertimbangkan persoalan hukum yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
Inilahdata.com
Sumber: (Rakyat Merdeka)
Halaman : 1 2
