Soal Raja Juli dan Nusron, Pengamat Harap Ada Reshuffle Lanjutan
Inilahdata.com – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Pergantian kali ini mencakup sejumlah menteri, pejabat setingkat menteri, serta pimpinan lembaga dan institusi negara.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai evaluasi mestinya juga menyentuh menteri yang menimbulkan kontroversi.
Menurut dia, hal ini patut dipertimbangkan dalam penataan kabinet di bawah Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap perombakan ini tidak menjadi yang terakhir pada tahun kedua pemerintahan.
“Publik berharap ini bukan reshuffle yang terakhir kalinya di tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran,” kata Adi, Kamis (1/10/2026).
Adi menjelaskan, persoalan yang memicu kontroversi dan merusak persepsi terhadap kinerja pemerintah semestinya dijadikan bahan evaluasi, bahkan sampai pada kemungkinan mengganti menteri.
“Publik tentu berharap hal-hal yang sifatnya kontroversial dan menimbulkan persepsi kurang baik terkait dengan kinerja menteri, saya kira penting untuk dilakukan evaluasi bahkan pergantian,” ujarnya.
Ia juga menyinggung menteri-menteri yang namanya muncul dalam perkara hukum. Isu yang mengaitkan menteri dengan dugaan suap maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kata Adi, perlu mendapat perhatian serius.
Jika tidak segera ditangani, persoalan itu dikhawatirkan menjadi beban politik bagi pemerintah.
“Khawatir ini menjadi beban, khawatir ini jadi sesuatu yang kurang positif,” lanjutnya.
Dua Menteri Jadi Sorotan
Dalam beberapa pekan terakhir, dua menteri Kabinet Merah Putih ramai diperbincangkan publik, bukan karena capaian kebijakan, melainkan karena bersinggungan dengan kasus hukum.
Keduanya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Masing-masing muncul dalam perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Raja Juli dikaitkan dengan dugaan gratifikasi dalam pengurusan kawasan hutan di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Adapun nama Nusron disebut dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan penanganan terbaru KPK, belum ada kaitan langsung dengan Nusron. Namun, sejumlah orang dekat dan anak buah politikus Golkar itu sudah berstatus tersangka.
Harapan Reshuffle Lanjutan
Adi berharap penilaian terhadap jajaran kabinet tidak semata bertumpu pada capaian kerja. Persoalan hukum yang bisa memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah, menurutnya, juga perlu ditimbang.
“Tentu kita berharap menjelang 20 Oktober, sekitar tiga minggu lagi, akan ada reshuffle selanjutnya, terutama kepada siapapun yang terindikasi bukan hanya soal kinerja tapi terindikasi terkait persoalan yang dikaitkan dengan hukum,” tandasnya. (**)
Halaman : 1 2
