Temui Zheng Shanjie, Luhut Klaim Cina Tak Keberatan soal Restrukturisasi Utang Whoosh
Inilahdata.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, membuka suara soal pembahasan mekanisme pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang sempat ia singgung dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina (NDRC), Zheng Shanjie.
“Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu,” ujar Luhut di Beijing, Jumat (18/9/2026), sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (19/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Luhut ke Cina pada 15-18 September 2026, yang mencakup kehadirannya dalam “China Economic and Social Forum 2026” di Hangzhou, Provinsi Zhejiang.
Selain bertemu Zheng Shanjie, Luhut juga menyempatkan diri bertatap muka dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Cina (CPPCC) Wang Dongfeng, hingga memberikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika Universitas Tsinghua.
Menurut Luhut, isu pembayaran utang Whoosh tidak bisa dibiarkan menggantung begitu saja, mengingat pihak yang akan menanggung kerugian jika terlambat ditangani adalah Indonesia sendiri. Ia pun menegaskan pentingnya tindak lanjut teknis yang matang, dengan melibatkan seluruh kementerian terkait yang telah memahami duduk perkara proyek ini sejak awal.
“Karena kita tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kita juga, harus ada yang ‘follow up’ teknis dan kita bicara bagaimana struktur (pembayaran utang) karena toh yang mengerjakan kemarin juga kita (di Kemenkomarves) jadi saya tahu, lalu juga Pak Airlangga, Menko Perekonomian, juga harus tahu, Presiden Prabowo juga sudah dikonfirmasi dan menteri keuangan lalu tahu dan Menteri Keuangan Suahasil sudah tahu,” papar Luhut.
Ia menyampaikan rasa optimistisnya bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam skema pembayaran utang Whoosh kini sudah dapat bergerak secara terintegrasi, mengingat proyek ini sudah mendapat restu langsung dari Kepala Negara.
“Karena Presiden sudah kasih ‘green light’ tinggal eksekusinya saja, dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat (disampaikan ke Cina) karena perkawanan (dengan pejabat Cina) jadi kelihatannya akan berjalan lancar,” lanjutnya.
Luhut turut mengklaim bahwa pihak Cina sejauh ini tidak mempermasalahkan skema pembayaran utang yang tengah dirancang Indonesia. Ia bahkan menyampaikan langsung kepada pejabat Cina bagaimana kehadiran Whoosh telah mengubah pola hidup masyarakat, sekaligus menyampaikan aspirasi perluasan rute hingga ke Surabaya.
“Tidak ada masalah, dan kalau kita lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik, dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan Whoosh sampai ke Surabaya, saya singgung juga (dalam pertemuan dengan pejabat Cina),” papar Luhut.
Terkait keberlanjutan proyek kereta cepat ke depan, Luhut menilai Presiden Prabowo perlu segera menunjuk seorang menteri koordinator yang akan bertanggung jawab penuh mengawal kelangsungan proyek ini.
“Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan, melaksanakan, harus keberlanjutan begitu,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan bahwa skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menggunakan mekanisme cicilan senilai sekitar Rp1 triliun per tahun, dengan tenor pembayaran hingga 80 tahun.
Ia menilai beban dari skema tersebut relatif lebih ringan dari perkiraan awal, sehingga masih dapat ditangani secara wajar oleh Kementerian Keuangan.
Sejalan dengan itu, pemerintah tengah berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang selama ini dikuasai konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Sementara 40 persen saham sisanya akan tetap dipegang oleh konsorsium Cina, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menjalankan proses due diligence sekaligus evaluasi nilai saham PSBI yang rencananya akan dialihkan.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, memastikan proses pengambilalihan pengelolaan KCIC ke Kementerian Keuangan tetap berjalan sesuai rencana, meski terjadi pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara. (**)
Halaman : 1 2
