
Inilahdata.com – Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke jaringan ritel agar beras tetap tersedia bagi masyarakat.
Bulog sebelumnya sudah diperintahkan menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar. Menurut Amran, jumlah itu bisa ditambah jika kebutuhan masyarakat terus meningkat.
“Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin (21/9/2026).
Permintaan itu muncul setelah adanya keluhan soal sulitnya mendapatkan beras premium di sejumlah ritel.
Amran menilai kondisi tersebut tidak semestinya terjadi karena stok beras pemerintah dalam keadaan aman.
Ia menyebut stok Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton, sementara pemerintah juga menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan lewat penyewaan gudang hingga 2 juta ton.
“Kita sewa gudang 2 juta ton,” katanya.
Soal ketersediaan, ia menyimpulkan singkat: “Beras aman.”
Penguatan pasokan ke ritel, kata Amran, adalah bagian dari upaya memastikan beras ada di seluruh jalur distribusi.
Stok yang besar, tegasnya, harus diikuti distribusi yang lancar hingga ke tangan konsumen.
Jika penyaluran yang sudah dilakukan Bulog belum cukup memenuhi kebutuhan ritel, ia meminta volumenya dinaikkan supaya tidak terjadi kekosongan di tingkat konsumen.
Berbagai Instrumen Berjalan Bersamaan
Amran menyebut pemerintah menjalankan beberapa instrumen stabilisasi pangan sekaligus.
Selain memperkuat pasokan ke ritel, pemerintah menggelar operasi pasar, menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,4 juta penerima, dan menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi 1 juta ton.
“…bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia, kemudian SPHP ada 1 juta. Insyaallah turun,” ujarnya.
Ia optimistis penguatan pasokan dan distribusi itu dapat membuat harga beras kembali terkendali.
“Pasti turun. Doakan. Pasti turun,” kata Amran.
Di sisi lain, ia memastikan penyaluran beras pemerintah tetap berjalan. Program beras pemerintah yang sudah direncanakan akan dilanjutkan karena stok nasional dinilai cukup.
“Berasnya banyak, stoknya banyak. Jalan terus,” ucapnya.
Dugaan Pelanggaran Beras Fortifikasi
Di tengah upaya memperkuat pasokan, pemerintah juga menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi.
Amran menyebut ada 25 perusahaan yang sudah diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, pemerintah akan bertindak tegas, mulai dari moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum.
“Yang melanggar kita tindak, ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum, ” tegasnya.
Amran menekankan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan masyarakat mengganggu tata kelola perberasan nasional.
Dengan stok yang mencukupi, pemerintah punya ruang untuk terus memperkuat pasokan ke ritel sambil menjaga stabilitas harga.
Penyaluran akan ditambah sesuai kebutuhan, sementara pengawasan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan konsumen berjalan terus. (**)
Halaman : 1 2