Penerimaan Negara Tumbuh 25,5%, Belanja Sudah 69,2% dari Pagu
Inilahdata.com – Realisasi APBN hingga September 2026 menunjukkan penerimaan negara naik di tengah belanja pemerintah yang makin cepat.
Pemerintah juga mulai mempercepat restitusi pajak, sambil menyiapkan kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun dengan melihat kondisi pasar keuangan dan biaya penerbitan surat utang.
Penerimaan negara. Penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, tumbuh 25,5% dari periode yang sama tahun lalu dan setara 74,2% target APBN 2026.
Penerimaan perpajakan sebesar Rp1.847,7 triliun (naik 21,8%), terdiri dari pajak Rp1.607,6 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp240,1 triliun.
Pajak tumbuh 24,1% dan sudah 68,2% dari target. Kepabeanan dan cukai naik 8,5%, setara 71,5% target. PNBP tercatat Rp492,3 triliun, tumbuh 41,7% dan sudah melampaui target, yakni 107,2%.
Menurut rincian, PPh nonmigas mencapai Rp809,3 triliun (naik 17,6%), sedangkan PPh migas naik 128,2% menjadi Rp43,6 triliun karena harga minyak bumi meningkat.
PPN dan PPnBM tercatat Rp683,3 triliun, tumbuh 38,6%. Sebaliknya, PBB dan pajak lainnya turun 48,6% menjadi Rp71,4 triliun, baru 46,8% dari target setahun.
Defisit. Defisit APBN melonjak dibanding bulan sebelumnya yang hanya 0,9% terhadap PDB. Meski begitu, posisinya lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp371,5 triliun atau 1,56% PDB.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan defisit masih sesuai jalur dan akan berakhir di 2,8% sesuai UU APBN 2026.
“Belanja negara sampai 3/4 tahun sudah digunakan 69,2%, ini on track,” katanya.
Restitusi. Suahasil mengaku sudah menginstruksikan Dirjen Pajak agar restitusi bagi industri yang butuh arus kas, industri padat karya, dan UMKM diproses secepat mungkin.
Ia menyebut pengembalian itu hak wajib pajak. Hingga September 2026, restitusi mencapai Rp198,71 triliun, turun sekitar 38,08% dari Rp320,91 triliun tahun lalu.
Rinciannya: PPh Rp59,08 triliun, PPN dan PPnBM Rp137,79 triliun, serta jenis lain Rp1,84 triliun, yang justru naik dari Rp1,04 triliun pada September 2025.
Belanja. Belanja negara menyentuh Rp2.660,5 triliun, setara 69,2% pagu dan tumbuh 19%. Belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun (65,4% pagu, naik 29,6%), terbagi atas belanja K/L Rp1.069,4 triliun (naik 33,5%) dan non-K/L Rp991,9 triliun (naik 25,7%).
Transfer ke daerah Rp599,2 triliun atau 86,5% pagu, tetapi turun 7,1%. Pembayaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp376,8 triliun, naik dari Rp244,6 triliun, terdiri dari subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun, terutama untuk PLN dan Pertamina.
Pembiayaan. Realisasi pembiayaan utang per 30 September 2026 sebesar Rp494,3 triliun, 59,4% dari target neto Rp832,2 triliun dan lebih rendah dari Rp502,9 triliun tahun lalu.
SBN neto Rp497,5 triliun (62,2% dari target Rp799,5 triliun), lebih tinggi dari Rp471,4 triliun pada Januari–September 2025. Pinjaman justru negatif Rp3,2 triliun, padahal targetnya Rp32,7 triliun. Biaya bunga utang sudah Rp444,5 triliun.
Dirjen DJPPR Suminto menyebut strategi pembiayaan mengikuti skenario defisit 2,85% PDB sesuai outlook semester. Untuk kuartal IV, pemerintah punya jadwal lelang SBN reguler tiap Selasa.
“Kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap Selasa,” ujarnya, yakni enam lelang SUN dan enam lelang SBSN.
Pemerintah juga akan menerbitkan SBR seri 015 dan Sukuk Tabungan seri 017. Penerbitan global bond masih terbuka, bergantung pada pasar global yang dinilai sangat dinamis. Selain itu, pinjaman program bilateral dan multilateral US$1,8 miliar siap ditarik pada kuartal IV-2026. (**)
Halaman : 1 2
