KPK Lakukan Penggeledahan, Bupati Pemalang Tersangkut Pasal Pemerasan
Inilahdata.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisir tiga lokasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada 6 hingga 8 Oktober 2026. Penggeledahan itu bagian dari penyidikan dugaan pemerasan dan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Pemalang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tim penyidik pulang dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Salah satu lokasi yang didatangi adalah rumah Kepala Bagian Umum Pemkab Pemalang berinisial HSN. Dua lokasi lainnya berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN) lain.
“Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan tindak pemerasan ataupun penerimaan lainnya yang dilakukan oleh bupati,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026).
Menurut Budi, seluruh barang yang disita akan dianalisis penyidik. Hasilnya dipakai untuk memperkuat pembuktian perkara, terutama untuk mendukung penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemerasan oleh pejabat, serta Pasal 12B tentang gratifikasi.
Perkara ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat soal dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang. KPK menindaklanjutinya lewat penyelidikan tertutup. Dari proses itu, penyelidik menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom, Bupati Pemalang periode 2025-2030, bersama Haris, yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati.
Anom diduga meminta uang lewat Haris kepada sejumlah perangkat daerah, juga kepada pihak rekanan atau swasta, untuk keperluan pribadinya. Haris disebut mengumpulkan uang dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
Atas perbuatan itu, Anom dan Haris disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (**)
Halaman : 1 2
