Dana Operasional Fiktif Era Lukas Enembe Diduga Capai Triliunan Rupiah, KPK Bakal Lakukan Ini

Inilahdata.com – KPK menduga pencairan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada era Gubernur Lukas Enembe bersifat fiktif, dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Dugaan itu muncul setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik memeriksa lima saksi dari Bank Mandiri pada Kamis dan Jumat (17-18/9/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali pengetahuan para saksi soal pencairan dana operasional Gubernur Papua tahun 2022. Menurut Budi, pencairan itu “diduga fiktif, dengan nilai mencapai triliunan rupiah”. Ia menyampaikannya kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Perkara yang diusut KPK berkaitan dengan dugaan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemprov Papua. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp1,2 triliun.

Tersangka dalam perkara ini adalah DE, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, yang disebut bertindak bersama-sama dengan Gubernur Papua saat itu, Lukas Enembe (almarhum). Penyidik juga menduga dana operasional tersebut dipakai untuk membeli jet pribadi.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa saksi berinisial WT, penyedia jasa money changer di Jakarta.

Budi menambahkan, KPK akan mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

KPK menyayangkan kasus ini karena anggaran Rp1,2 triliun semestinya sangat bermanfaat bagi masyarakat Papua jika dikelola dengan baik.

Budi mencontohkan, bila dana sebesar itu dialihkan untuk meningkatkan kesehatan warga Papua, “nilai Rp1,2 triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan”. (**)

Halaman : 1 2