Bukan Sekali Ini, Erdogan Lagi-Lagi Desak Reformasi DK PBB, Usul Hapus Hak Veto

Inilahdata.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali menyerukan penghapusan mekanisme hak veto dalam Dewan Keamanan (DK) PBB. Seruan itu ia sampaikan sebagai bagian dari gagasannya untuk mereformasi salah satu badan utama PBB tersebut.

Menukil Anadolu, Selasa (22/9/2026), seruan ini disampaikan Erdogan lewat artikelnya di Bloomberg berjudul “The Quest for Global Justice in a Changing World”.

Dalam tulisan itu, ia tak hanya mengusulkan penghapusan hak veto, tapi juga penghapusan status anggota tetap DK PBB.

Menurut Erdogan, mekanisme hak veto dan status anggota tetap DK PBB kini tak lagi bisa dipandang sebagai sistem yang ideal. Ia menilai rentetan krisis global, mulai dari pandemi, gangguan rantai pasok, hingga konflik regional jadi bukti nyata bahwa sistem ini berjalan dengan banyak keterbatasan.

“Perdamaian abadi di dunia saat ini tidak dapat dicapai dengan memperbanyak blok-blok yang terpisah satu sama lain dan tidak berkomunikasi satu sama lain,” katanya, sebagaimana dikutip dari Turkiye Today.

Ia menyebut keberadaan hak veto dan status anggota tetap membuat keputusan global sulit beradaptasi dengan kondisi terkini, karena sistem yang ada sekarang masih mencerminkan struktur kekuasaan pasca-Perang Dunia II, meski dunia sudah jauh berubah.

“Perkembangan selama seperempat abad terakhir, yang merupakan periode yang relatif singkat dalam sejarah manusia, telah menunjukkan tidak ada keseimbangan kekuatan dan tidak ada tatanan internasional yang permanen,” ujarnya.

Karena itu, Erdogan mendesak reformasi sistem perwakilan DK PBB agar lebih efektif, adil, dan akuntabel, lewat penghapusan hak veto dan keanggotaan yang sepenuhnya berbasis pemilihan.

Seruan ini sebetulnya bukan hal baru baginya. Sejak lama, ia mengusung slogan “Dunia lebih besar dari lima”, sindiran terhadap keanggotaan tetap DK PBB yang hanya diisi lima negara.

Bagi Erdogan, sistem ini perlu dirombak agar pengaruh negara-negara anggota PBB terdistribusi lebih proporsional, dan tak ada satu negara pun yang punya kemampuan permanen untuk menjegal kehendak mayoritas komunitas internasional.

Reformasi ini, tegasnya, juga tak cukup dilakukan hanya dengan menambah daftar anggota tetap, sebab langkah itu tak akan menuntaskan persoalan konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir negara.

“Sangat penting untuk mengubah kebutuhan reformasi menjadi peta jalan yang konkret, di pusat peta jalan ini seharusnya ada penghapusan hak veto,” tegas Erdogan.

Selain dua hal tersebut, Erdogan turut mengusulkan penguatan peran Majelis Umum PBB dalam pengambilan keputusan global. Ketiganya ia sebut sebagai peta jalan agar PBB tetap optimal menjaga perdamaian dunia.

“Kami mendukung upaya untuk menghapus hak veto, memberikan bobot yang lebih besar kepada anggota terpilih dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat peran Majelis Umum,” ucapnya.

Erdogan meyakini reformasi menyeluruh akan membuat pengambilan keputusan global lebih adil, termasuk dalam hal keadilan ekonomi dunia.

“Untuk dunia yang lebih adil, kita harus menyatukan pengalaman, kapasitas, dan kemauan dari berbagai kawasan di atas landasan yang sama,” pungkasnya. (**)

Halaman : 1 2