
Inilahdata.com – Pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kepala daerah untuk lebih jeli dan kreatif dalam mencari sumber-sumber baru penggerak roda perekonomian, di tengah adanya penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) yang berlaku saat ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah daerah tidak lantas bisa dijadikan alasan utama melambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Ia mengingatkan, belanja pemerintah hanyalah salah satu dari sekian komponen yang turut menyumbang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
“Government spending atau kegiatan administrasi pemerintah itu hanya salah satu komponen saja untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Oleh sebab itu, menurut Bima, penyesuaian TKD semestinya tidak dijadikan satu-satunya alasan bagi daerah untuk tidak lagi berupaya mendorong laju pertumbuhan ekonominya.
Bima menilai, pemerintah daerah sejatinya masih memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk menggarap sektor-sektor potensial, salah satunya lewat penguatan ekosistem ekonomi lokal, termasuk membuka pintu bagi investasi maupun mendorong hilirisasi sesuai dengan karakteristik khas masing-masing wilayah.
Sebagai contoh konkret, Bima menyoroti capaian Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan, yang dinilainya berhasil menjaga bahkan mendorong laju pertumbuhan ekonomi meski menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dalam kondisi yang sama, dalam konteks penyesuaian TKD yang sama, tapi Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, karena mampu untuk membangun ekosistem tadi, mampu untuk membangun hilirisasi pangan dengan keterbatasan APBD,” kata Bima.
Ia pun berpesan agar kepala daerah lebih dulu memahami secara utuh komponen-komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebelum menyusun langkah dan strategi pembangunan di wilayahnya.
“Nomor satu, memahami dulu bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi,” katanya.
Bima juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan maupun strategi pengembangannya tidak bisa dipukul rata dan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.
“Setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong sesuai dengan potensinya masing-masing,” lanjutnya.
Menyinggung soal capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tercatat menyentuh angka 6,8 persen, Bima memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, apalagi diikuti dengan tingkat inflasi di provinsi itu yang masih terjaga dan terkendali.
Meski begitu, Bima mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan di level provinsi semata, melainkan memastikan manfaat pertumbuhan itu bisa dirasakan secara merata hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“PR-nya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota-kabupaten,” ujarnya.
Bima menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga mesti memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung, termasuk lewat penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan di masing-masing wilayah.
Untuk itu, ia terus mendorong pemerintah daerah agar memperkuat ekosistem ekonomi di wilayah masing-masing dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, sekalipun ruang fiskal daerah tengah mengalami penyesuaian.
“Ya, sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah,” pungkas Bima. (**)
Halaman : 1 2