Baru 17 Bulan Menjabat, Bupati Pemalang Kena OTT KPK
Inilahdata.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyeret kepala daerah ke pusaran operasi senyap. Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung Selasa (28/7/2026) malam di wilayah Kabupaten Pemalang.
Kabar itu baru dibenarkan lembaga antirasuah keesokan paginya. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasinya kepada awak media lewat pesan WhatsApp pada Rabu (29/7/2026), dengan jawaban singkat, “Benar,” tanpa merinci lebih jauh perkara yang menjerat sang bupati.
Selain Anom, KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan maupun perkara suap yang membelitnya. Sesuai ketentuan KUHAP, penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum orang-orang yang terjaring dalam operasi tersebut.
Buntut operasi ini, sejumlah lokasi di Pemalang ikut disegel.
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang menjadi salah satu target penyegelan, bersama sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo yang, menurut informasi yang beredar, diduga milik kerabat dekat sang bupati.
Ruang kerja Kepala DPUPR, Joko Tri Asmoro, di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo turut ditempeli stiker segel oleh tim penyidik.
Bukan Wajah Baru di Birokrasi
Anom, kelahiran Cimahi 20 Maret 1970, bukan sosok yang meniti karier dari nol di dunia politik. Ia menghabiskan bagian terbesar kariernya di lingkungan BUMN, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebelum akhirnya menduduki posisi direktur di anak usaha WIKA yang bergerak di properti dan perhotelan.
Bekal akademisnya juga mentereng: sarjana ekonomi dari Universitas Diponegoro, dilanjutkan magister manajemen di Universitas Padjadjaran.
Ia melepas jabatan korporatnya pada 2024 untuk maju di Pilkada Pemalang, berpasangan dengan Nurkholes, purnawirawan ASN. Diusung koalisi Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh, pasangan ini menang dengan raihan 278.043 suara atau 44,51 persen.
Anom dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, artinya ia baru menjabat sekitar 17 bulan ketika OTT ini terjadi. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkannya ke KPK, total kekayaan Anom tercatat sebesar Rp19.469.743.177.
Sudah Diingatkan Setahun Lalu
Ironisnya, KPK sempat menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Anom dan jajaran Pemkab Pemalang di Gedung Merah Putih pada 16 Juni 2025.
Dalam pertemuan itu, KPK menyoroti tiga titik rawan korupsi di pemerintahan Pemalang: penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Anom sendiri kala itu menegaskan komitmennya untuk berbenah, sembari menyinggung pelajaran dari kasus yang menjerat pendahulunya.
Pendahulu yang dimaksud adalah Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang periode 2021–2025, yang juga pernah terjaring OTT KPK pada 11 Agustus 2022 bersama sedikitnya 22 orang lainnya.
Mukti terbukti bersalah dalam kasus dugaan jual beli jabatan dan divonis 6,5 tahun penjara, ditambah kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,9 miliar.
Dengan begitu, Anom menjadi bupati Pemalang kedua secara berturut-turut yang harus berurusan dengan KPK.
Bagian dari Pola yang Berulang di 2026
Penangkapan Anom menambah panjang catatan operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Antara mencatatnya sebagai OTT ke-18, meski sejumlah media lain menyebutnya sebagai OTT ke-12, perbedaan hitungan yang lazim terjadi ketika sebagian OTT tidak selalu diberi nomor urut resmi secara seragam oleh KPK.
Yang pasti, tahun 2026 dibuka dengan OTT pertama yang menjaring delapan orang pada 9–10 Januari, lalu berlanjut ke sederet kepala daerah lain: Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, hingga tiga bupati yang tertangkap dalam bulan Ramadan yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Juli saja sudah mencatat tiga OTT sebelum kasus Pemalang: Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Hingga berita ini disusun, KPK belum merilis konstruksi perkara resmi maupun status hukum Anom Widiyantoro. Publik kini menanti langkah lembaga antirasuah dalam 1×24 jam ke depan menentukan nasib bupati yang baru seumur jagung menjabat itu.
Halaman : 1 2
