Utang Jatuh Tempo, Presiden Pening Hadapi Ujian Fiskal
Inilahdata.com – Krisis kelangkaan dolar Amerika Serikat kini menjadi ujian berat bagi Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, sekaligus persoalan ekonomi yang berpotensi menggerus dukungan politiknya.
Kelangkaan valuta asing membuat dunia usaha kesulitan membayar pemasok dari luar negeri, sementara pemerintah harus tetap menjaga ketersediaan dolar untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang.
Mengutip The Diplomat, Rabu (26/9/2026), krisis ini muncul bersamaan dengan besarnya kebutuhan pembayaran utang luar negeri Maladewa.
Beban utang yang jatuh tempo sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar US$1,7 miliar atau setara Rp30,4 triliun, sebuah angka yang membuat cadangan devisa negara kepulauan ini tertekan cukup dalam.
Pemerintahan Muizzu berdalih sebagian besar beban utang tersebut merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Namun di sisi lain, pemerintah saat ini juga tetap melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur berskala besar yang turut membebani neraca keuangan negara.
Tekanan terhadap cadangan dolar semakin terasa setelah Maladewa melunasi sukuk senilai US$500 juta dan menyelesaikan fasilitas swap mata uang senilai US$400 juta dengan India.
Kedua langkah ini memang berhasil menghindarkan negara dari risiko gagal bayar, namun di saat bersamaan turut mengurangi pasokan dolar yang tersedia bagi roda perekonomian domestik.
Pasar Gelap Menjamur
Akibat kelangkaan ini, sejumlah pelaku usaha dilaporkan harus menunggu berminggu-minggu hanya untuk menyelesaikan pembayaran kepada pemasok di luar negeri. Kondisi tersebut turut mendorong tumbuhnya aktivitas jual-beli valuta asing di pasar informal alias pasar gelap.
Menanggapi hal ini, pemerintah memperketat aturan perdagangan valuta asing. Sejak September 2026, penjualan valas di atas nilai yang ditetapkan otoritas moneter bisa dikenai sanksi pidana.
Langkah yang lebih kontroversial datang lewat kewajiban bagi resor kategori tertentu untuk mengonversi 40 persen pendapatan valuta asing bulanan mereka melalui bank lokal, kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 September 2026.
Pemerintah menilai aturan ini penting agar lebih banyak dolar hasil industri pariwisata mengalir masuk ke sistem perbankan domestik.
Namun para pelaku industri pariwisata mempertanyakan kebijakan tersebut, mengingat resor sendiri memiliki banyak kewajiban dalam dolar, mulai dari biaya operasional, gaji karyawan, sewa, hingga cicilan utang luar negeri.
Jadi Amunisi Politik Lawan Muizzu
Persoalan dolar ini pun mulai dimanfaatkan sebagai senjata politik oleh pihak-pihak yang mengkritik pemerintahan Muizzu.
Mantan Presiden Abdulla Yameen, misalnya, secara terbuka mengkritik kebijakan kewajiban konversi 40 persen pendapatan dolar resor, menyebutnya sebagai bukti kegagalan pemerintah mengelola persoalan valuta asing.
Pemerintah membantah kritik tersebut dan menegaskan kebijakan itu memang diperlukan untuk meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri.
Muizzu sendiri menyatakan langkah ini ditujukan untuk memperlancar sirkulasi dolar domestik sekaligus membantu memenuhi kebutuhan impor barang-barang penting.
Senada dengan Presiden, Menteri Ekonomi Mohamed Saeed juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan valuta asing dan menjauhkan Maladewa dari risiko kebangkrutan.
Situasi ini menjadi semakin krusial mengingat Muizzu akan menghadapi kontestasi pemilu presiden berikutnya pada 2028.
Kemampuan pemerintahannya mengatasi kelangkaan dolar, menjaga arus impor, sekaligus memenuhi kewajiban utang, berpotensi menjadi salah satu catatan penting yang akan dinilai langsung oleh para pemilih. (**)
Halaman : 1 2
